PP HIMMAH Nilai Penempatan Polri di Bawah Presiden Paling Ideal Jaga Netralitas dan NKRI

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution mendukung delapan poin percepatan reformasi Polri.

Menurut Abdul Razak, delapan nilai itu akan memperkuat profesionalisme dan independensi Polri.

“Reformasi Polri harus diarahkan untuk memastikan Polri makin profesional, netral, serta berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Abdul Razak, Rabu (28/1).

Dia menilai pembatasan penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi yang dilakukan secara selektif dan ketat sangat penting.

Abdul Razak menegaskan pengawasan terhadap Polri harus dijalankan secara tegas, konsisten, dan berintegritas, baik melalui Komisi III DPR RI maupun internal, seperti propam, inspektorat, dan pengawas penyidikan (wasidik).

“Tanpa pengawasan yang kuat dan objektif, reformasi hanya akan menjadi slogan,” kata Abdul Razak.

Pihaknya juga mendukung pemanfaatan teknologi kepolisian, seperti kamera tubuh (body cam) dan sistem digital lainnya, sebagai instrumen pengawasan modern.

Razak menegaskan setiap pembentukan maupun perubahan Undang-Undang Polri harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan konstitusional dengan melibatkan masyarakat sipil.