DPR dan Polri Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Rekayasa Hukum Rahmadi

jakarta.jpnn.com - Dukungan terhadap peternak asal Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, bernama Rahmadi terus bergulir.

Ratusan massa dari Himmah Legal Movement (HLM), Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI), serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) berunjuk rasa untuk mendukung Rahmadi.

Mereka berdemonstrasi dan meminta oknum yang diduga terlibat penangkapan terhadap Rahmadi diproses sesuai peraturan.

"Penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum, disertai tindak kekerasan fisik, penyiksaan, serta intimidasi merupakan modus operandi yang tidak bisa ditoleransi dan mencederai rasa keadilan," ungkap Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus di di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut Sukri, penangkapan terhadap Rahmadi diduga kuat bermotif balas dendam dan upaya pembungkaman terhadap kritik. 

Sebelum ditangkap, Rahmadi telah melaporkan tindakan oknum ke Polda Sumatera Utara.

"Oknum tersebut harus dipanggil dan diadili karena telah melanggar hukum serta menciptakan ketimpangan penegakan hukum. Kami menolak adanya disparitas hukum di negara ini," tegas Sukri.

Pihaknya juga mendesak Komisi III DPR segera mengagendakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna menelusuri akar permasalahan secara komprehensif.