Dampak Perubahan 22 Nama Jalan, PDIP DKI: Pak Anies Jangan Susahkan Rakyat!

Menurut ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII ini, untuk mengeksekusi kebijakan tersebut, Anies dan jajarannya harus bertanggung jawab terkait pembiayaan administrasi masyarakat yang datanya berubah.

"Permasalahannya yang saya khawatirkan cuma satu, uang untuk menanggung biaya tersebut mau diambil dari mana? Kalau mau dibebankan lewat APBD, saya rasa tidak mungkin. Saya yakin bahwa Anggota DPRD juga tidak akan setuju, termasuk saya," tuturnya.

Menurut Kenneth, perubahan nama jalan ini tentu memberikan kabar gembira kepada warga Betawi. Namun, Pemprov DKI juga harus berpikir terbuka terkait perubahan tersebut.

"Gubernur Anies seharusnya bisa berpikir akan dampak negatif dan positif kebijakan ini. Meskipun ada statement dinas dukcapil untuk menggratiskan semua biaya penggantian data KTP dan kartu keluarga. Masyarakat pasti kerepotan bolak-balik ke dukcapil untuk mengurus berkas ini," ujarnya.

Lalu, bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, mengubah datanya otomatis pasti ada biaya PNBP (penerimaan negara bukan pajak) lagi untuk penggantian material Suras tanda nomor kendaraan (STNK).

"Pertanyaan saya, apakah Gubernur Anies mau menanggung seluruh biaya tersebut? Karena ke depan pasti menjadi beban dan masyarakat akan direpotkan," tutur Kenneth.

Kenneth juga meminta mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu dalam masa akhir jabatannya ini jangan suka membuat kebijakan atau manuver yang nyeleneh yang dampaknya bisa menjadi beban dan menyusahkan orang lain.

"Jika ingin mengganti nama jalan, jangan menyusahkan dan membebani masyarakat. Kalau mau memberikan nama jalan baru, seharusnya cari jalan yang belum bernama. Dalam membuat kebijakan seharusnya yang bisa mendatangkan manfaat buat masyarakat," ucap Kenneth.