ACT Diduga Menilap Donasi Umat, PSI Desak Anies Segera Bertindak

“Jika benar biaya operasional sangat besar, bahkan tak wajar, patut jadikan catatan (untuk Pemprov DKI),” katanya.

Saat ini, anggota Komisi E DPRD DKI tersebut meminta Pemprov DKI membuka data kerja sama dengan ACT ke publik.

“Buka dahulu datanya kepada publik, lakukan evaluasi. Kalau memang hasilnya jelas tak wajar, tegas bersikap,” tutur Idris.

ACT diketahui beberapa kali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengumpulkan dan menyalurkan donasi.

Salah satunya dalam pembagian bansos selama masa pandemi Covid-19 dalam program kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) hingga penyaluran hewan kurban.

Sebelumnya, lembaga kemanusiaan ACT mengalami gonjang-ganjing akibat adanya penyelewengan dana.

Dalam pemberitaaan yang diterbitkan majalah nasional, disebutkan eks pendiri ACT Ahyudin mendapat gaji Rp 250 juta per bulan.

Selain itu, Ahyudin mendapat fasilitas operasional berupa satu unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.