Ini Bentuk Kerja Sama Pemprov DKI dengan ACT, PSI: Buka Seterang-terangnya

“Jika benar biaya operasional sangat besar bahkan tak wajar jadikan catatan. Bila perlu masukan ke dalam daftar hitam kerja sama,” kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menambahkan masyarakat mesti tahu seluruh anggaran yang terkumpul dan berbagai program yang telah berjalan bersama ACT.
“Biarkan publik menilai karena sesungguhnya dana APBD hingga dana donasi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Sebelumnya, lembaga kemanusiaan ACT mengalami gonjang-ganjing akibat adanya penyelewengan dana.
Dalam pemberitaaan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan eks pendiri ACT Ahyudin mendapat gaji Rp 250 juta per bulan.
Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa satu unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.
Adapun untuk jabatan di bawah Ahyudin mendapat gaji dan fasilitas yang tak kalah mewah.
Para petinggi ACT mendulang cuan dari anak perusahaan itu. Selain itu, uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, yakni pembelian rumah hingga pembelian perabot rumah.
Ini bentuk kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan ACT. PSI minta dibuka secara terang benderang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News