Galakkan Uji Emisi, Pemprov DKI Akan Beri Sanksi Kendaraan Model Begini

jakarta.jpnn.com, KEBAYORAN LAMA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengenakan denda pajak bagi kendaraan berusia lebih dari tiga tahun yang tidak melakukan uji emisi.

Hal ini merupakan salah satu jenis disinsentif supaya kendaraan mau melakukan uji emisi dalam rangka mengurangi polusi udara.

“Jika tidak lulus uji emisi atau belum melakukan uji emisi dikenai denda pajak,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, Selasa (12/7).

Penerapan denda pajak bagi kendaraan yang belum melakukan uji emisi ini bakal berlaku mulai Desember 2022 nanti.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup sedang membahas bersama Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, dan Dinas Perhubungan.

“Dendanya saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kemendagri dan Kemenkeu,” kata dia.

Adapun dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 206 Ayat 2 (a), yang mengatur bahwa pemenuhan uji emisi diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari tiga tahun.

Kemudian, pasal 531 poin f bahwa pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk unsur pencemar lingkungan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.