Pras Sebut Gubernur DKI Tak Etis jika Lakukan Hal Ini

jakarta.jpnn.com, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut kepala daerah tidak etis apabila menjelang lengser membuat kebijakan strategis dengan mengganti pejabat di bawahnya.

"Secara etis, kalau bicara mengenai undang-undang tidak. Seharusnya, serahkan saja kepada penjabat kepala daerah yang baru," kata pria yang akrab disapa ini di Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut dia, usulan untuk tidak membuat kebijakan strategis itu bertujuan menghindari munculnya kepentingan politik.

"Kalau itu baik, tidak ada masalah tapi kalau tidak baik orang ditaruh sembarangan tiba-tiba diganti oleh penjabat, ini politis dipelintir lagi karena bukan apa-apa, saya menemukan ada beberapa di SKPD yang kena hukuman disiplin, dilantik, itu kan tidak bagus," ucapnya.

Dia enggan membeberkan SKPD yang disebut ada pejabat bermasalah mendapatkan posisi tersebut.

"Banyaklah nanti di pansus akan kami buka," ucapnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah menjelang pensiun pada 16 Oktober 2022.

Alasannya, lanjut dia, untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI.