Inilah Ancaman Sanksi untuk Pelajar yang Terlibat Tawuran di Jakarta, Masih Berani?

jakarta.jpnn.com, TAMAN SARI - Tawuran pelajar di Jakarta patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sanksi bagi pelaku tawuran tidak main-main.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II Junaedi menyatakan pihaknya membahas mekanisme pencabutan kartu Jakarta pintar (KJP) pelajar yang terlibat tawuran.

"Pencabutan KJP itu sudah diatur dalam peraturan gubernur atau pergub," katanya pada Selasa (26/7).

Junaedi menuturkan peraturan tersebut tertera dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Pendidikan.

Dalam pergub ini, disebutkan setiap siswa yang terlibat tawuran akan mendapatkan hukuman pencabutan fasilitas KJP.

Pencabutan KJP itu berawal dari laporan pihak kepolisian kepada sekolah bahwa ada beberapa murid yang terlibat tawuran.

Laporan tersebut diterima sekolah dan diserahkan ke Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) selaku pihak yang mengelola KJP. "Setelah itu barulah P4OP melakukan proses penghentian," kata Junaedi.

Belum ada siswa sekolah negeri di wilayah itu yang menerima hukuman pencabutan KJP.